MEMBANGUN DAN MERAWAT MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS

You are here

Modal Sosial

 

Modal sosial adalah sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif (Muchlisin Riadi,2018). Modal sosial dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat bahwa setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang terpilih untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal ini akan menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. Modal sosial akan terlihat ketika sekelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pola hubungan sosial ini yang menjadi dasar masyarakat untuk mengatasi masalah secara kolektif.

 

Ada 3 unsur penting dalam modal sosial yaitu kepercayaan, nilai dan norma, dan jaringan sosial. Sebagai makhluk sosial baik kelompok maupun individu, maka modal sosial dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

 

Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas

TN Bukit Duabelas merupakan satu diantara sekian banyak kawasan konservasi yang “unik” karena selain berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari, TN Bukit Duabelas juga merupakan “Rumah Orang Rimba”. Kawasan Taman Nasional ini menjadi tempat hidup dan bermukim sebagian besar Orang Rimba atau Suku Anak Dalam yang merupakan salah satu Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, Taman Nasional Bukit Duabelas mendapat mandat khusus yaitu “melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba”. Mandat tersebut menjadikan pengelolaan TNBD tidak bisa dipisahkan antara kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dengan pencapaian kesejahteraan bagi Orang Rimba. Terwujudnya kelestarian kawasan secara pararel akan menjamin ketersediaan ruang hidup dan penghidupan bagi komunitas Orang Rimba.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disadari bahwa pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan oleh sendiri oleh internal UPT Balai TNBD dan Orang Rimba sebagai entitas yang menempati TNBD, namun juga memerlukan dukungan dari pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah, LSM/NGO, Swasta, TNI, dan Polri. Dukungan internal dan eksternal tersebut tentunya memerlukan kerjasama, rasa saling percaya, solidaritas, dan hubungan timbal balik dalam pelaksanaannya.

Dengan kondisi di atas, maka kita bisa mengidentifikasi para pihak yang berinteraksi dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas, antara lain : 1). Orang Rimba (KAT/SAD), 2). Balai TN Bukit Duabelas, 3). LSM Pendamping Orang Rimba, 4). Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), 5). Masyarakat Desa dan 6). Perusahaan sekitar.

Orang Rimba (KAT/SAD)

Salah satu Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Provinsi Jambi adalah Suku Anak Dalam (SAD) yang kerap juga disebut Orang Rimba. Sebagian besar Orang Rimba di Jambi hidup dan bermukim di dalam Kawasan TN Bukit Duabelas. Mereka hidup secara berkelompok dengan jumlah puluhan hingga ratusan keleuarga dalam satu kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang diberi gelar Temenggung dan kepengurusan kelompok (pengurus kelompok) di sebut sebagai “Ketemenggungan”. Ketemenggungan tersebut terdiri dari; Temenggung (Kepala adat/Kepala masyarakat): Pemimpin tertinggi di komunitas Orang Rimba, sebagai pimpinan tertinggi (sebagai rajo), penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual, orang yang memilki kemampuan dan kesaktian, Depati : Pengawas terhadap kepemimpinan tumenggung, Mangku : Untuk memimpin seluruh rakyat atau kelompok dan yang memberikan aturan, Penimbang keputusan dalam sidang adat, Menti : Menyidang orang secara adat/hakim, Anak Dalam : Orang kepercayaan Mangku dan mengkaji kesalahan rakyat, Debalang Batin, Pengawal Tumenggung, Tengganas/Tengganai, Pemegang keputusan tertinggi sidang adat dan dapat membatalkan keputusan. Khusus untuk pemilihan Temenggung berdasarkan pada garis keturunan sedangkan kepengurusan lainnya dilakukan melalui sidang adat.

Saat ini ada 13 (tiga belas) kelompok temenggung yang hidup dan bermukim di dalam Kawasan TN Bukit Duabelas terdiri dari 718 keluarga dan 2.960 jiwa. Mereka hidup dan bermukim di kawasan hutan ini sejak lama secara turun temurun, jauh sebelum kita hidup bernegara. Selain sebagai tempat bermukim, Hutan Bukit Duabelas juga sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari pangan, sandang dan papan. Proses kehidupan yang sudah berlangsung lama tersebut, telah membentuk peradaban dan budaya saling ketergantungan antara manusia dan alam, manusia dengan hutan, yang harmonis dalam tatanan kehidupan tradisional yang kuat karena dibalut atau diikat oleh aturan adat yang merupakan wujud nyata atau manifestasi dari kearifan lokal yang mereka praktekkan atau jalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap kelompok memiliki wilayah teritori yang mereka sebut sebagai wilayah adat kelompok. Pembagian wilayah ini tidak signifikan dengan penguasaan sumberdaya alam tetapi lebih kepada penekanan wilayah kepemimpinan karena masing-masing anggota kelompok bebas kemana saja untuk mencari penghidupan dengan pola hidup meramu dan berburu di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan TN Bukit Duabelas seluas 54.780,40 ha terbagi habis menjadi 13 wilayah adat dari 13 kelompok tersebut.

kearifan Orang Rimba yang hidup harmonis dengan alam dimulai dari bagaimana mereka melakukan tata ruang di dalam wilayah adat masing-masing. Mereka membagi wilayah adat masing-masing menjadi ruang-ruang adat sesuai dengan fungsi dan kondisi fisik alamnya. Areal yang terjal dengan punggung-punggung bukit mereka percaya sebagai sumber mata air dan akan menimbulkan bencana banjir maupun longsor apabila dibuka/ditebang, mereka jadikan sebagai ruang adat yang disebut “tali bukit”. Areal yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang menghasilkan buah dan dikonsumsi Orang Rimba disebut “benuaron”. Areal yang dipercaya sebagai tempat dewa bersemayam mereka sebut “tano suban”, dan tempat mereka meletakkan jenazah setelah diupacarakan disebut “pasoron”. Tempat ibu-ibu melahirkan biasanya dipilih tanah yang subur banyak tumbuh tanam umbia-umbian dan sumber makanan lainnya serta dekat dengan air mereka sebut “tano prana’on” dan masih banyak lagi jenis-jenis ruang adat lainnya (paling tidak ada 14 jenis) yang penentuan lokasi dan peruntukkannya selaras dengan konsep kelestarian alam. Oleh karena itu, sistem tata ruang adat Orang Rimba ini telah diadaptasi ke dalam sistem zonasi TN bukit Duabelas karena dari 7 jenis zona yang ada di dalam sistem zonasi seluruhnya dapat dipadukan dengan 14 jenis ruang adat Orang Rimba.

Selain dalam hal tata ruang, nilai kearifan Orang Rimba dalam berinteraksi dengan alam juga terlihat dalam prilaku kehidupan sehari-hari. Bahkan, mulai dari kelahiran seorang bayi Orang Rimba membawa berkah kelestarian alam karena setiap bayi yang lahir, ari-ari-nya yang dikubur akan diberi tanda/pagar dari ranting pohon sentubung dan pokok batang pohon sentubung tersebut hanya bias dipakai untuk 1 orang bayi dan otomatis dilindungi oleh adat (tidak boleh dipotong atau ditebang) dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat “sebangun” yaitu sama dengan sanksi membunuh yaitu denda 500 lembar kain. Setelah sang bayi berumur > dari 1 minggu, ubun-ubunnya akan diolesi dengan kulit kayu senggeris yang telah dihaluskan menjadi bubuk dengan tujuan agar ubun-ubun si bayi cepat keras. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap pokok batang pohon senggeris yang diambil kulitnya tersebut yaitu akan dilindungi oleh adat dan 1 batang pohon senggeris juga hanya boleh digunakan untuk 1 orang bayi. Dengan demikian maka setiap kelahiran 1 bayi orang rimba akan melindungi paling tidak 2 batang pohon di hutan.

Masih banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang dimiliki Orang Rimba termasuk menganggap beberapa jenis satwa liar sebagai dewa (Harimau, Beruang dan Rangkong) sehingga otomatis terlindungi. Seluruh kearifan local Orang Rimba tersebut tertuang di dalam seloko adat yaitu “Ado Rimba Ado Bunga, Ado Bunga ado Dewa”, yang kesemuanya itu adalah “modal sosial” yang dimiliki oleh Orang Rimba dan tak ternilai harganya yang dalam prakteknya selaras dalam mendukung upaya-upaya pelestarian Taman Nasional Bukit duabelas.

Balai TN Bukit Duabelas

Institusi pemerintah yang diberi tanggungjawab oleh Negara untuk mengelola Kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas. Sebagai pengelola kawasan, maka Balai Taman Nasional beserta petugasnya akan selalu berinteraksi dengan siapa saja (para pihak) yang memiliki kepentingan terhadap Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas termasuk Orang Rimba yang hidup dan bermukim di dalamnya. Oleh karena itu, mempelajari dan menggali secara mendalam tentang kehidupan Orang Rimba menjadi syarat mutlak bagi seluruh komponen Balai Taman Nasional di setiap level mulai dari Kepala Balai, Kepala SPTN, Kepala Resort hingga petugas ujung tombak di lapangan (Polhut, PEH dan Penyuluh) maupun petugas MMP dan MPA.

Balai TN Bukit Duabelas sebagai perwakilan negara harus bias memastikan bahwa Hutan Bukit Duabelas yang ditunjuk menjadi taman nasional pada Tahun 2000 mampu mengemban mandat khususnya yaitu melindungi dan mempertahankan fungsinya sebagai sumber penghidupan secara terus menerus atau berkelanjutan dan sekaligus memastikan bahwa fungsi tersebut benar-benar memberikan kesejahteraan bagi Orang Rimba. Oleh karena itu, pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas harus mengakomodir dan mengadaptasi aturan adat dan kearifan lokal Orang Rimba, agar tujuan pengelolaan yaitu Hutan Bukit Duabelas lestari dan Orang Rimba sejahtera bisa tercapai.

Panduan tentang pelaksanaan mandat di atas telah diberikan oleh Dirjen KSDAE melalui kebijakan 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi. Paling tidak, ada 3 dari 10 cara baru tersebut yang sangat relevan dengan TN Bukit Duabelas sebagai Rumah Orang Rimba, yaitu 1). Masyarakat sebagai Subyek, dalam hal ini Orang Rimba diarahkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas, 2). Penghormatan pada HAM, dimana posisi Orang Rimba yang tertinggal dalam pembangunan sehingga banyak hak-hak dasar sebagai manusia yang juga terabaikan, dan 3). Penghormatan Nilai Budaya dan Adat, dimana tentunya nilai-nilai budaya Orang Rimba yang hidup harmonis dengan alam selama ratusan atau mungkin ribuan tahun perlu dihormati dan bahkan diangkat atau diadaptasi ke dalam sistem pengelolaan TN Bukit Duabelas.

LSM Pendamping Orang Rimba

Kehidupan Orang Rimba yang tertinggal oleh pembangunan dan hidup termarginalkan menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya pemerintah tetapi Lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) seperti KKI Warsi, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, SOKOLA Institut, Kelompok Makakel Bersatu (KMB) dan Yayasan Prakarsa Madani. Para Lembaga-lembaga turut serta mendampingi dan memberdayakan Orang Rimba baik di bidang ekonomi, Pendidikan dan kesehatan.

Seluruh LSM Pendamping Orang Rimba di atas kita ajak bersama-sama melalui apa yang disebut “Agenda Bersama Jilid I” dalam menyusun sistem tata kelola TN Bukit Duabelas yang paling ideal dengan keberadaannya sebagai “Rumah Orang Rimba” yaitu Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara dalam Pengelolaan TN Bukit Duabelas. Agenda Bersama Jilid I ini fokus kepada tata ruang yaitu “Penyusunan Dokumen Zonasi yang memadukan aturan adat Orang Rimba dengan Aturan Negara”. Dokumen ini telah selesai Tahun 2018 dan telah disyahkan oleh Dirjen KSDAE pada tanggal 20 Mei 2019.

Pemerintah Daerah

Kawasan TN Bukit Duabelas yang terletak di Provinsi Jambi berada di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bathin XXIV, Kecataman Marosebo Ulu, Kecamatan Muara Tabir dan Kecamatan Air Hitam. Ke delapan unit pemerintahan daerah tersebut juga kita ajak dan bersama-sama dalam menyusun sistem kelola TN Bukit Duabelas yang memadukan aturan adat Orang Rimba dengan aturan negara melalui kenderaan “Agenda Bersama” di atas.

Masyarakat Desa

Kawasan TN Bukit Duabelas terletak di 12 desa dari 4 kecamatan di atas sehingga secara langsung juga terjadi interaksi dengan masyarakat di 12 desa tersebut. Di dalam masyarakat desa terdapat tokoh-tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), tokoh pemuda (Toda) dan tokoh adat (Todat) yang menjadi panutan masyarakatnya. Oleh karena itu, pendekatan selalu dimulai dari para tokoh masyarakat tersebut termasuk dalam pelaksanaan beberapa program pengelolaan TN Bukit Duabelas yang diberikan / dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat desa khususnya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Saat ini, ada 5 kelompok dari 5 desa yang dikembangkan dan dibina sebagai kelompok pengelola wisata alam TN Bukit Duabelas, bersama sama dengan tokoh masayarakat dan tokoh pemuda setempat.

Perusahaan sekitar kawasan

sekitar Kawasan TN Bukit Duabelas terdapat. Eberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit antara lain PT Sari Aditya Loka (PT SAL) dari Astra Grup dan beberapa perusahaan dari Sinar Mas Grup. Keberadaan perusahaan tersebut sebagai tetangga TN Bukit Dubaelas juga dilibatkan di dalam menyusun sistem kelola TN Bukit Duabelas yang memadukan aturan adat Orang Rimba dengan aturan negara melalui kenderaan “Agenda Bersama” di atas.

Peranan dan fungsi modal sosial yang dimiliki SAD dan para pihak lainnya dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas.

Keterkaitan antara peranan dan fungsi modal sosial dalam pengelolaan TNBD terlihat dalam proses penyelesaian potensi konflik tenurial melalui Agenda Bersama Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara Jilid I, dengan dokumen output adalah “Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan TN Bukit Duabelas Tahun 2019”. Sebagaimana telah disampaikan pada sub bagiian sebelumnya, bahwa pengelolaan TNBD memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik antara pihak internal dan eksternal pengelola kawasan. Keseluruhan unsur yang menjadi syarat dalam mensinergikan dukungan tersebut seperti interaksi dan komunikasi, kerjasama, rasa saling percaya, hubungan timbal balik, dan solidaritas, menurut Vidayani dan Hudalah (2013) merupakan sintesis beberapa komponen utama dari modal sosial.

Agenda Bersama yang digulirkan pada tahun 2018 dan masih berjalan sampai saat ini merupakan salah satu produk dimana modal sosial sangat berperan di dalamnya. Situasi sebelum dilakukannya Agenda Bersama, pada saat itu adalah rendahnya kepercayaan para pihak kepada pengelola kawasan (BTNBD), adanya miss komunikasi terutama dengan pihak eksternal TNBD tentang pola pengelolaan TNBD, kurang maksimalnya potensi petugas dalam melakukan pengelolaan kawasan, dan adanya anggapan bahwa Balai TNBD menghambat proses pembangunan kepada komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Situasi tersebut tentunya sangat kontraproduktif dengan upaya dalam mewujudkan tujuan pengelolaan kawasan. Beberapa langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut yaitu ‘

Dialog/duduk bersama

Merupakan langkah awal yang diambil dalam memperbaiki komunikasi dan interaksi dengan para pihak. Dialog ini tidak hanya dilakukan pada saat pertemuan, namun juga melalui diskusi ringan, kunjungan, anjangsana, dst. Kemauan untuk dialog/duduk bersama ini harus menjadi komitmen terutama bagi pengelola kawasan, mengingat saat ini kawasan konservasi menjadi sorotan banyak pihak. Khususnya di TNBD yang terdapat manusia di dalamnya.

Membangun kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal

Komunitas Suku Anak Dalam merupakan pihak internal dalam pengelolaan kawasan. Sabagaimana arahan Dirjen KSDAE bahwa masyarakat harus menjadi subjek pengelolaan kawasan maka, demikian juga yang dibangun di TNBD sejak digulirkannya agenda bersama. Kebijakan pengelolaan diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan Orang Rimba sebagaimana mandat penunjukan kawaan. Tentunya dengan tidak meninggalkan peran serta masyarakat desa sekitar kawasan. Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan Orang Rimba kepada pengelola kawasan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut menjaga kawasan TNBD. Disisi eksternal BTNBD juga menjajaki beberapa kerjasama dengan pihak-pihak yang sebelumnya “kontra” dengan BTNBD. Upaya tersebut diawali melalui dialog dan diskusi, dan menyepakati bahwa terdapat kesamaan tujuan mengenai pengelolaan kawasan.

Membangun tim yang solid

Langkah ini merupakan upaya dalam memaksimalkan potensi petugas dan membangun kesepahaman mengenai tujuan pengelolaan TNBD di internal pengelola kawasan. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya yaitu menetapkan wilayah kerja di setiap resort, dari unit terbesar yaitu seksi, resort, petak, hingga grid, dan menetapkan pendamping untuk setiap kelompok Orang Rimba maupun kelompok masyarakat di setiap resort (dari fungsional PEH, Penyuluh, dan Polhut).

Melalui langkah-langkah tersebut, situasi awal setiap unsur modal sosial dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan TNBD berangsur mengalami peningkatan. Perbaikan kondisi modal sosial tersebut juga terbukti mampu membangun partisipasi Orang Rimba, membentuk solidaritas sosial dan sekaligus menegakkan demokrasi yaitu memberikan kedaulatan bagi Orang Rimba untuk mengelola sumberdaya alam di wilayah adat masing-masing.

Agenda Bersama Memadukan Aturan Adat Orang Rimba dengan Aturan Negara Jilid II sedang berlangsung saat ini dengan target pengaturan sumberdaya alam di masing-masing ruang yang natinya akan diruangkan di dalam dokumen “Rencana Pengelolaan/Aturon Kerjo Bersamo TN Bukit Duabelas 2021-2035”.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Balai Taman Nasional adalah membentuk Forum Kerjasama Pengelolaan TNBD, mengidentifikasi seluruh modal sosial yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan TNBD untuk kemudian dikelola bersama-sama menjadi energi positif dan sinergi satu sama lainnya dalam mendorong percepatan pencapaian tujuan pengelolaan yaitu Hutan Bukit Duabelas lestari dan Orang Rimba sejahtera bersama masyarakat desa sekitarnya.

--------------------------------------

Oleh :

Haidir (Kepala Balai TN Bukit Duabelas)

Wulandari Mulyani (PEH Muda)